Pungli di Bekasi, Begini Cara Pengusaha Menjebak PNS Pemeras

Rahmat Damanhuri, pengusaha properti korban pemerasan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP)  Pemerintah Kabupaten Bekasi membeberkan praktek pungli tersebut.  Menurut Rahmat, mulanya abdi negara itu tidak bertindak vulgar saat meminta uang pelicin.

"Awalnya prosedur biasa, saya mendatangi loket di Dinas Perizinan," kata Rahmat kepada Tempo, Selasa 19 September 2017.

Rahmat mengaku mendatangi kantor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi pada Jumat, tiga pekan lalu. Lantaran saat itu sore hari, kantor pelayanan sudah mau tutup.

"Lalu saya diberi tiga nomor ponsel oleh seorang PNS," ungkap Rahmat. "Hubungi saja nomor ini, kalau mau cepat mereka bisa bantu," kata Rahmat menirukan ucapan PNS itu.

Direktur PT Visitama Realti Bekasi itu lalu mencoba menghubungi ketiga nomor tersebut. Dua nomor tidak aktif, namun yang berhasil dikontak mengaku bernama Abdul Hamid.

"Dia lalu ngajak bertemu di luar kantor," katanya.

Saat dihubungi, Rahmat merasa nada bicara Abdul terkesan meremehkan. "Saya waktu itu disangka calo perizinan. Tapi pas ketemu, dia kaget ternyata saya direkturnya," kata dia.

Rahmat bercerita, pertemuan itu dilakukan malam hari di sebuah rumah makan di daerah Tambun.  Abdul ditemani seorang pengawal.

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, Abdul hanya  meminta sejumlah berkas sebagai syarat proses pengajuan surat keterangan lokasi, izin prinsip dan izin lokasi.

"Waktu itu dia belum bicara duit dan meminta dilakukan pertemuan kedua," kata dia.

Pertemuan kedua berlangsung di sebuah rumah makan pada malam hari. Dalam pertemuan itu, Abdul memberikan secarik kertas kepada Rahmat. Isinya berupa 18 item dokumen yang harus dipegang oleh Rahmat. Dokumen-dokumen itu dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait.

"Ada yang dari Dinas Lingkungan Hidup, BPN, Bappeda dan banyak lagi,"

Rahmat bercerita, saat mengobrol, Abdul merokok dengan santai. PNS itu dengan enteng meminta uang senilai Rp 280 juta untuk mengurus semua persyaratan. Lantaran keberatan, dan merasa janggal, Rahmat lalu mencoba merekam percakapan mereka berdua.

Rahmat bertanya mengapa biayanya mahal sekali. “Dia bilang kalau mengurus tanah mau seribu atau dua ribu meter, segini biayanya," kata Rahmat.

Rahmat lalu mencoba mendebat Abdul. Pengusaha itu mengaku tahu, jika 18 surat itu tidak semua dipungut biaya.

"Saya tahu yang bersifat retsibusi itu hanya ada 3 surat, yaitu dari BPN, Konsultasi dari LH dan IPTT," katanya.

Rahmat mengungkapkan keberatan. Walaupun ditolak, Abdul  ngotot meminta sejumlah uang, meski nilainya turun hingga Rp 100 juta saja.

"Ya udah pak, ini semua bisa diatur. Sekarang bapak siapkan saja dana 100 juta, dua minggu beres," kata Rahmat menirukan ucapan Abdul dalam pertemuan itu.

Lantaran merasa diperas, Rahmat melaporkan Abdul ke Tim Satuan Tugas Saber Pungli Polda Metro Jaya. Abdul akhirnya digelandang Tim Saber Pungli di Gedung Swatantra Wibawamukti, kompleks Pemda Bekasi pada Senin, 18 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB.

Abdul yang berseragam coklat  dan diborgol tangannya, dibawa dua petugas berpakaian preman. Dari tangan Abdul, petugas mengamankan amplop berisi uang senilai Rp 34 juta, seperangkat keras komputer dan sebundel dokumen permohonan izin lokasi PT. Visitama Realti Bekasi atas nama pemohon Rahmat Damanhuri yang dipungli Abdul.

sumber ; metro.tempo.co